BGN Resmikan 980 Dapur MBG di 16 Provinsi, Kepri Masuk Perluasan Layanan Gizi
Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi, Rabu (14/10/2026). f-Ist
TANJUNGPINANG (Kepriraya.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi, Rabu (14/10/2026). Perluasan layanan ini ditargetkan menjangkau sekitar 1,4 juta penerima manfaat, dengan perhatian khusus pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi dalam perluasan layanan tersebut. Di Tanjungpinang, peresmian SPPG Kampung Baru 3T di Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan 8, Kecamatan Tanjungpinang Barat, turut dihadiri Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, serta Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah.
Peresmian serentak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan akses makanan bergizi bagi masyarakat, termasuk anak-anak di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pangan.
Sebanyak 980 dapur SPPG tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, dan Lampung.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah berharap seluruh SPPG di daerahnya dapat memberikan pelayanan sesuai standar gizi yang ditetapkan BGN. Ia menegaskan, dukungan pemerintah daerah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai pengawasan dan pembenahan terhadap sejumlah aspek pelayanan.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Trenggono mengingatkan bahwa peresmian tidak serta-merta membuat seluruh dapur langsung beroperasi penuh. Pengelola harus memastikan kesiapan peralatan, sumber daya manusia, standar operasional prosedur (SOP), serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Sebelum beroperasi penuh, setiap dapur juga perlu menjalani uji coba pelayanan selama dua hingga tiga hari untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Selain memperluas akses pemenuhan gizi, keberadaan SPPG diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal menjadi bagian penting dalam rantai pasok kebutuhan dapur.
Di Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa laporan pelaksanaan program MBG di provinsi tersebut telah mencapai 87 persen. Ia juga menyebutkan adanya tambahan 37 SPPG baru untuk wilayah yang telah ditentukan.
Nyanyang meminta perhatian lebih terhadap daerah 3T, khususnya Kabupaten Lingga yang masih menghadapi persoalan stunting cukup tinggi. Menurutnya, pemerataan layanan perlu diperkuat agar anak-anak di seluruh wilayah Kepri memperoleh akses pemenuhan gizi.
BGN menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi standar kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan keberlanjutan pelayanan.
Melalui perluasan layanan ini, program MBG diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, serta berkualitas. (r)
