Lis Darmansyah Minta Layanan Dapur MBG di Tanjungpinang Penuhi Standar Gizi
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, saat meresmikan SPPG Kampung Baru 3T di Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan 8, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Rabu (14/10/2026). f-Ist
TANJUNGPINANG (Kepriraya.com) – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Lis menyampaikan hal tersebut saat meresmikan SPPG Kampung Baru 3T di Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan 8, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Rabu (14/10/2026).
Menurut Lis, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung penuh program MBG sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Namun, dukungan tersebut harus diiringi pembenahan dan pengawasan agar pelayanan yang diberikan benar-benar memenuhi ketentuan.
“Pemerintah tentunya mendukung program ini sekaligus melakukan pengawasan. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk pembenahan agar memenuhi standar gizi yang sudah ditentukan dan ditetapkan BGN pusat,” ujar Lis.
Peresmian SPPG Kampung Baru 3T tersebut menjadi bagian dari peresmian serentak 980 dapur SPPG di 16 provinsi, yang ditargetkan mampu melayani sekitar 1,4 juta penerima manfaat.
Peresmian dipimpin Kepala BGN Sudaryono secara daring dari Aceh. Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono hadir langsung di Tanjungpinang bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura serta sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kesempatan itu, Trenggono mengingatkan bahwa peresmian dapur SPPG tidak berarti seluruh fasilitas langsung dapat beroperasi penuh. Pengelola harus terlebih dahulu memastikan kesiapan peralatan, standar operasional prosedur (SOP), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta tenaga pelaksana dan relawan.
“Setelah peresmian ini, bukan berarti SPPG langsung beroperasi. Perlu ada tahapan yang harus dipastikan, mulai dari kesiapan peralatan, sumber daya manusia, hingga seluruh kebutuhan operasional benar-benar siap,” katanya.
Sebelum melayani penerima manfaat secara penuh, pengelola juga diwajibkan melakukan uji coba selama dua hingga tiga hari dengan melibatkan sejumlah penerima manfaat. Langkah tersebut bertujuan memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Trenggono turut mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta uang atau imbalan dalam proses pembukaan SPPG. Jika menemukan praktik tersebut, masyarakat diminta melaporkannya kepada pihak berwenang.
Selain mendukung pemenuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal dinilai penting dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dapur SPPG.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, yang juga menjabat Ketua Satgas BGN Kepri, menyampaikan bahwa laporan pelaksanaan program MBG di Kepulauan Riau telah mencapai 87 persen. Selain itu, terdapat tambahan 37 SPPG baru untuk wilayah yang telah ditentukan.
“Di Kepri sekarang sudah 87 persen laporan untuk keseluruhannya. Saat ini ada tambahan 37 SPPG baru untuk daerah-daerah yang sudah ditentukan,” kata Nyanyang.
Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan layanan MBG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kabupaten Lingga menjadi salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus karena masih menghadapi persoalan stunting yang cukup tinggi.
“Kami mohon perhatian untuk daerah 3T lainnya, karena ada daerah seperti Lingga yang perlu penanganan, mengingat angka stuntingnya cukup tinggi. Kami mengharapkan arahan dan bimbingan agar pelaksanaan MBG di Kepri bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pemerataan layanan SPPG di wilayah kepulauan diharapkan dapat memastikan seluruh anak memperoleh akses terhadap makanan bergizi, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Dengan pengawasan, kesiapan operasional, serta pemenuhan standar gizi yang konsisten, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau. (*Zuk)
